Hari Kebangkitan Nasional Momentum Untuk Kembali Bersatu


Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 111 di Halaman kantor Bupati Kapuas Hulu, Pukul 07.30, Senin (20/05/2019). Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero, S.H. yang bertindak selaku inspektur, membacakan amanat Menteri Kominfo RI, Rudiantara, dalam upacara tersebut. "Hari Kebangkitan Nasional ke 111 adalah momentum untuk kembali mempersatukan Bangsa. Seperti apa yang terkandung dalam sumpah palapa, ada tafsiran dalam sumpah tersebut tentang "amukti palapa", yaitu sesuatu yang berkaitan dengan pernyataan patih Gajah Mada, dimana beliau tidak akan berhenti berpuasa sebelum mempersatukan nusantara (Indonesia)," papar Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini sangat relevan dalam teks palapa itu. Sebab pasca pesta demokrasi telah terkoyak sendi-sendi vital persatuan anak Bangsa. "Ini karena berbagai faktor, mulai dari kurang dewasa dalam demokrasi, hingga muncul hoax untuk kepentingan masing-masing,". Ratusan nyawa telah berkorban untuk pemilu kali ini. Sebab itu patutlah dihargai hasil demokrasi. "Telah satu abad, kemajemukan Bangsa, suku agama dan kebudayaan di Indonesia. Kita akan mampu bersatu kembali, bagi kepentingan yang lebih luas, untuk anak cucu Bangsa kedepan, serta persatuan Bangsa," papar Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Bertepatan bulan suci Ramadhan, itu juga kesempatan masyarakat untuk menimba pahala. Sebab itu tinggalkan penyebaran fitnah. "Kita akhiri puasa, dengan hubungan baik hingga menyambut hari yang fitri. Saya yakin dengan kemandirian kita bisa bangkit lebih jaya dan kompetitif,". Menyikapi pemilu masyarakat harus menyikapi perkembangan dengan tenang. Masyarakat harus mempercayakan kepada lembaga yang sesuai dengan aturan yang ada. "Dan sejauh ini masyarakat kita di Kabupaten Kapuas Hulu masih menerima apa adanya hasil tersebut," ucap Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Terkait dengan isu 'People Power' Tanggal 22 Mei 2019, Wakil Bupati Kapuas Hulu menuturkan, ini bukan jalur sebenarnya dalam menyelesaikan permasalahan pemilu, ada jalur Hukum dan itu aturan yang sebenarnya. Apabila ada pelanggaran, ada lembaga yang mengatasinya dan mengurusnya. "Masyarakat dan kita semua tidak perlu melakukan jalan pintas, apabila ada segala sesuatu yang harus kita urus, itu ada aturanya," tutup Wakil Bupati Kapuas Hulu. (Doc. Bidang SAI-DKIS)

Share Post: