Kerjasama Penyelesaian Hukum Perdata dan TUN


Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kapuas Hulu kembali melanjutkan kesepakatan bersama tentang penyelesaian masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Acara penandatanganan kesepakatan bersama tersebut berlangsung di pendopo Bupati Kapuas Hulu, Kamis (23/05/2019) lalu.

Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, S.H. menjelaskan, kegiatan itu sebagai tindaklanjut dari kesepakatan kerjasama yang sudah dilakukan sebelumnya antara Pemkab dan Kejari Kabupaten Kapuas Hulu. "Kerjasama ini dituangkan dalam kesepakatan bersama tentang penyelesaian masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara," jelas Bupati Kapuas Hulu. Dengan kerjasama tersebut, Pemkab Kapuas Hulu bisa mendapat bantuan Hukum, pertimbangan Hukum dan pelayanan Hukum dari Kejari Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karenanya Bupati Kapuas Hulu menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu dan jajarannya yang selama ini sudah membantu dan mendampingi Pemda dalam penyelesaian masalah Hukum.

Bupati Kapuas Hulu mencontohkan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu telah membantu dalam penyelesaian kasus PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) dengan menunjuk pihak Kejari sebagai pengacara Negara. "Khususnya dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Bupati Kapuas Hulu.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kapuas Hulu, Slamet Riyanto, S.H., M.H. menjelaskan, kesepakatan kerjasama ini dilandasi dengan berbagai peraturan perundang - undangan. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. "Dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya memerlukan dukungan teknis, namun perlu juga dukungan yuridis, antara lain partisipasi Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga Pemerintah untuk menjaga, melaksanakan setiap program pembangunan tersebut sesuai perundang - undangan yang berlaku," terang Kajari Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebagai bagian dari Pemerintah, Kejaksaaan Negeri memiliki tugas dan tanggungjawab mendukung semua program Pemerintah sesuai tugas dan kewenangannya. Oleh karenanya Kejaksaan Negeri dari Pusat sampai Daerah dilibatkan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional maupun proyek strategis di daerah. "Dalam peraturan itu, salah satunya memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk memberikan pendampingan, pertimbangan Hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis tersebut," ulas Kajari Kabupaten Kapuas Hulu. Pihak Kejari Kabupaten Kapuas Hulu, melalui Jaksa Pengacara Negara diminta melakukan pendampingan, sehingga setiap program Pemerintah berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pendampingan penyaluran Dana Desa agar tepat sasaran.

Sedikitnya ada beberapa point kesepakatan kerjasama antara Kejari Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemkab Kapuas Hulu, diantaranya kerjasama untuk penyelesaian masalah Hukum yang dihadapi pihak pertama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai tugas pokok dan fungsi dan peran Kejari berdasarkan peraturan dengan pemberian bantuan Hukum secara langsung oleh pihak kedua pada pihak pertama atau bersama-sama dengan unsur pihak pertama dalam penyelesaian perkara tertentu. Selanjutnya pemberian pertimbangan baik teknis maupun non teknis terhadap masalah Hukum yang dihadapi pihak pertama dan pemberian pelayanan Hukum. (Doc. Bidang SAI-DKIS)

Share Post: