Musrenbang Penyusunan RKPD Kapuas Hulu Tahun 2020


Bupati Kapuas Hulu AM Nasir membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020, tingkat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 di ruang sidang DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Senin 25 Maret 2019. Musrenbang kali ini mengangkat  tema "Menuju Kapuas Hulu Mandiri". Musrenbang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H beserta jajaran OPD Provinsi Kalbar, OPD Kabupaten Kapuas Hulu, Forkopimda, pimpinan BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Ketua Panitia Kegiatan H. Ab. Muhammad Nasir yang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan, Musrenbang Tahun 2019 ini merupakan tahapan dalam proses penyusunan RKPD. "Tujuan yang kita capai yakni untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, sinkronasi data usulan yang dimulai dari Desa, Kecamatan dan OPD," kata Ketua Panitia Kegiatan. Disamping itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan. Ketua Panitia Kegiatan menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang ini merupakan lanjutan dari Pra-Musrenbang forum OPD dan hasilnya sudah diinput dalam aplikasi e-planning.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, S.H. menegaskan, setiap daerah wajib melaksanakan Musrenbang secara berjenjang, untuk menyerap aspirasi masyarakat. "Musrenbang merupakan  instrumen penting untuk menghasilkan RKPD yang tidak lepas dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021,". Forum Musrenbang ini sangat penting untuk penajaman visi misi dan program pembangunan kedepan, RKPD mempunyai peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah. "Dokumen RKPD harus memiliki kaitan dengan RPJMD untuk memastikan keberlanjutan pembangunan," kata Bupati Kapuas Hulu.

Beberapa strategi dalam penyusunan RKPD diantaranya menerapkan prinsip efesiensi, efektifivas dan transparansi. Sebagaimana di pahami RKPD Tahun Anggaran 2020 menjadi dasar untuk menyusun APBD di 2020. "Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, penyusunan RKPD harus sesuai dengan rencana penganggaran 2020, dengan menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting,". Reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintahan paling fundamental. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terus berupaya dalam menerapkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, serta pelayanan publik yang maksimal. "Kita juga menekankan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi daerah, yang tidak hanya terjadi pada wilayah tertentu, namun harus sampai ke pelosok dan daerah  perbatasan," ucap Bupati Kapuas Hulu. Sehingga kedepan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi adil dan merata, memiliki pilihan dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup yang layak.

Bupati Kapuas Hulu juga menyampaikan bahwa Pemerintah dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan, kemudian infrastruktur dasar yang menjadi akses penting bagi masyarakat. "Kita harapkan strategi pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat terintegrasi dengan Provinsi dan Pusat, maka kita perlu saran dan masukan agar penyusunan RKPD 2020 bisa mengakomodir kepentingan masyarakat," pungkas Bupati Kapuas Hulu.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H mengapresiasi kinerja Pemda Kabupaten Kapuas Hulu, karena sudah semakin baik, sehingga dalam penilaian laporan keuangan bisa meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Wakil Gubernur Kalbar mengingatkan, dalam proses penyusunan dan penetapan RKPD Tahun 2020 supaya mengikuti mekanisme dan tahapan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Gubernur Kalbar mengharapkan, dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Kapuas Hulu ini, setiap program yang masuk bisa disepakati dan disetujui bersama seluruh pemangku kepentingan untuk pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih baik. "Mari kita bekerja lebih serius dalam pencapaian target pembangunan, khususnya di Tahun 2020 lakukan sinkronisasi program kegiatan. Saya mengharapkan kita dapat melanjutkan dan meningkatkan yang sudah kita capai, kemudian melakukan koreksi, perbaikan terhadap hal - hal yang kita anggap tidak atau kurang tepat. Sehingga apa yang kita targetkan dapat dicapai pada Tahun 2020 mendatang," tutup Wakil Gubernur Kalbar. (Doc. Bidang SAI-DKIS)

Share Post: