Tugas Belajar Pegawai Perlu Kebijakan Khusus


Pemberian jabatan bagi Aparatur Sipil Negera (ASN) di Kapuas Hulu masih mengalami kendala pada kualifikasi pendidikan. Baik pada pegawai struktural atau pun fungsional. Sebab pada posisi tertentu mewajibkan ASN menyandang pendidikan minimal Strata satu, seperti pada posisi Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan Kepala Sekolah atau yang sekarang disebut Kepala UPT Satuan Pendidikan.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu rutin menganggarkan untuk tugas belajar bagi ASN, sehingga mereka berkesempatan meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Namun kebijakan tersebut tidak lagi dilakukan Pemkab Kapuas Hulu karena akan memberatkan anggaran daerah jika semua pejabat yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan harus ikut tugas belajar. "Tahun sebelumnya kita memang memberikan kebijakan tugas belajar, ada yang disekolahkan ke S2. Tapi ini justru menyebabkan kecemburuan sosial khsusunya mereka yang mau mengisi Sekcam dan Kepala UPT," ucap Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, S.H., Senin 22 Oktober 2018.

Menurut Bupati Kapuas Hulu, menyekolahkan kembali ASN sangat menyedot anggaran daerah. Sementara untuk sekolah kembali secara pribadi tentu menyita waktu dan dana juga. "Oleh sebab itu nanti kita berusaha mencari jalan keluarnya, kita perlu kebijakan khusus sebab kita ada banyak posisi Sekcam dan Kepala UPT yang belum terisi," papar Bupati Kapuas Hulu.

Bupati Kapuas Hulu mengatakan pula, untuk kebijakkan khusus tersebut akan memperhatikan aturan yang berlaku. Supaya kualisifikasi pendidikan itu bisa terpenuhi secara tepat, serta tidak jadi permasalahan kedepan. "Kita tahu kalau sekolah lagi itu habis waktu dan biaya, diberikan tugas belajar menyedot anggaran. Nanti kalau memang tidak bermasalah bisa saja kita buat kebijakan pendidikan luar wilayah, jadi dosen dari unversitas terakreditasi itu kita datangkan ke daerah atau bagaimana caranya yang tepat nantinya," ungkap Bupati Kapuas Hulu.

Permasalahan kualifikasi pendidikan tersebut harus dapat diselesaikan, sebab peran posisi jabatan tersebut berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat. "Jangan sampai hal tersebut berlarut-larut sehingga menjadi permasalahan yang kompleks dan mengganggu pelayanan ke masyarakat," tutup Bupati Kapuas Hulu.

Share Post: